JAKARTA, iNewsSerpong.id - Investor kurang tertarik membangun rumah susun (rusun) ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasannya, skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) tidak menguntungkan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa biaya investasi yang diperlukan untuk proyek di IKN cenderung lebih mahal dibandingkan dengan proyek lainnya. Tingginya nilai investasi ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam skema pengembalian atau keuntungan investasi.
"Kalau saya, KPBU rusun ASN itu menurut saya kan mahal, bisa cost of money-nya 2-3 kali lipat," ucap Basuki usai membuka acara ulang tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Estimasi Nilai Proyek
Basuki membandingkan proyek Rusun KPBU di IKN dengan proyek Jembatan Callender Hamilton. Pembangunan 37 jembatan yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR membutuhkan investasi sekitar Rp700 miliar lewat skema KPBU. Namun, investor mendapatkan pengembalian selama 15 tahun dengan imbal hasil investasi keseluruhan bisa mencapai Rp1,5 triliun.
Berbeda dengan proyek Rusun ASN di IKN, estimasi nilai proyek ini sekitar Rp30,8 triliun untuk membangun 66 tower di IKN. Nilai investasi yang besar ini menjadi pertimbangan matang pemerintah untuk menjalin skema KPBU dengan swasta.
"Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan (pinjaman) karena masih kecil bunganya," kata Basuki.
Sebelumnya, dikabarkan setidaknya ada tiga investor yang saat ini mengajukan skema KPBU ke Kementerian PUPR untuk pembangunan rusun ASN di IKN. Pertama, PT Summarecon Agung Tbk, serta perusahaan yang membentuk konsorsium yaitu China Construction First Group Corp Ltd (CCFG) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.
Summarecon akan membangun 6 tower, dan Konsorsium Nusantara akan membangun 60 tower. Adapun nilai investasinya, konsorsium China diperkirakan mencapai Rp30,8 triliun, sementara Summarecon Rp1,67 triliun.
"Mereka akan menggarap rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU. Itu di luar pembangunan 47 tower PNS yang dari APBN. Ini lewat skema KPBU," ujar Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo beberapa waktu lalu.
Editor : Syahrir Rasyid
