Meskipun kebijakan tersebut akhirnya dicabut setelah menuai kritik luas, Fiyatri menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah agar lebih matang dalam menyusun kebijakan publik.
"Setiap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat luas harus melalui kajian mendalam, uji coba lapangan, dan dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum diterapkan," ujar Wakil Ketua Komite Advokasi Daerah Provinsi Banten Bidang Migas dan Non-Migas itu.
Ia juga menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah dengan organisasi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha kecil sebelum kebijakan semacam ini diterbitkan.
"Jika sejak awal pemerintah mendengar suara rakyat, kebijakan seperti ini tidak perlu dibuat dan dicabut kembali dalam waktu singkat," tambahnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
