JAKARTA, iNewsSerpong.id – Pemerintah tak lagi memberi ruang abu-abu bagi produk obat dan kosmetik.
Mulai 17 Oktober 2026, seluruh produk farmasi hingga kosmetik yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal.
Kebijakan tegas ini ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai bentuk nyata perlindungan hak konsumen.
Produk Legal dan Aman
Langkah tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga produk kimia, biologi, dan rekayasa genetik.
Pemerintah ingin memastikan masyarakat tak hanya mendapatkan produk yang legal, tetapi juga aman, bermutu, dan sesuai prinsip kehalalan.
“Ini bukan sekadar label halal, tetapi jaminan kualitas dan keamanan produk,” tegas Nasaruddin saat membuka Seminar Internasional di Kantor BPOM, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dalam skema besar ini, BPOM memegang peran strategis mulai dari standardisasi bahan, pengujian keamanan, hingga digitalisasi perizinan agar sertifikasi halal berjalan lebih cepat dan transparan.
Sinergi Antar Lembaga Pemerintah
Sinergi dengan BPJPH, Kementerian Agama, dan Lembaga Pemeriksa Halal pun terus diperkuat.
Menariknya, negara juga menunjukkan keberpihakan pada UMKM.
Lewat program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dibiayai APBN, lebih dari 1,14 juta sertifikat halal berhasil diterbitkan sepanjang 2025. Total produk bersertifikat halal kini menembus 10,9 juta jenis.
Pesannya jelas: halal bukan pilihan, tapi standar baru perlindungan konsumen di Indonesia. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
