Menurutnya, sebuah kebijakan tidak boleh memaksakan satu sudut pandang saja tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. "Ya karena itu kita mesti menyamakan persepsi. Kita juga tidak bisa memaksakan satu perspektif saja karena ada banyak kepentingan. Misalkan perspektif kesehatan saja tidak mungkin," lanjutnya.
Sarmuji turut menyoroti nasib para pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini. "Karena ini juga banyak sekali tenaga kerja yang bergantung di industri rokok. Kecuali kalau pemerintah menyiapkan satu industri baru yang bisa menampung para tenaga kerja ini untuk beralih," kata Sarmuji.
Ia menilai, selama alternatif tersebut belum tersedia, aspek ketenagakerjaan harus tetap menjadi pertimbangan utama. Selain itu, para pelaku usaha juga membutuhkan arah kebijakan yang jelas.
"Tentu industri rokok memerlukan kepastian. Termasuk kepastian bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah dalam perspektif-perspektif itu, supaya mereka punya persiapan," ungkapnya.
Sarmuji menegaskan bahwa harmonisasi lintas kebijakan sangat penting agar kepentingan kesehatan publik, keberlangsungan industri, dan perlindungan tenaga kerja dapat berjalan secara selaras dan beriringan.
Terima kasih banyak atas bantuannya, mas.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
