Dukungan Penuh Pemerintah
Gagasan progresif ini mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, langkah ini sangat tepat diambil setelah disahkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku awal tahun 2026.
“Suatu ide yang brilian untuk melangkah ke depan setelah mengesahkan Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku awal tahun 2026,” ungkap Yusril.
Yusril juga menambahkan bahwa penyediaan bantuan hukum yang melibatkan anggota Polri harus dilakukan secara proaktif demi menyempurnakan berbagai hal di lapangan tanpa harus mengubah teks dari KUHAP.
“Untuk itu gagasan beliau kemukakan terkait penyediaan bantuan hukum yang melibatkan anggota Polri sangat baik. Dimana semestinya dilakukan secara proaktif, tidak pasif yang selama ini berlaku,” imbuhnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
