Antisipasi Perluasan Praperadilan KUHAP Baru, Polri Ubah Pendekatan Bantuan Hukum Menjadi Proaktif

Implementasi Nyata di Lapangan

Penerapan awal dari bantuan hukum proaktif ini telah diuji dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana perdagangan dengan tersangka Wu Zhenxi (berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/54/IV/2026/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM tertanggal 13 April 2026). Dalam kasus tersebut, fungsi hukum langsung melakukan verifikasi data dan pendampingan untuk memitigasi risiko hukum.

Meski pihak tersangka kemudian melayangkan empat permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan—masing-masing terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan dengan nomor perkara 141, 151, 147, dan 172/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel—seluruh permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa pendampingan hukum sejak dini efektif dalam memastikan seluruh tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penguatan sistem ini turut mencakup penyempurnaan regulasi, standarisasi mekanisme, peningkatan kompetensi SDM, kolaborasi antarfungsi, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan hukum kian terukur. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16 terkait keadilan dan kelembagaan yang efektif serta akuntabel.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar