4 Hal Mengenai Pajak Yang Harus Dipahami Masyarakat

SERPONG CITY, iNewsSerpong.id - Sebanyak 80 persen anggaran tahunan negara berasal dari pajak. Luar biasa peran pajak dalam pengelolaan negara. Pajak adalah pungutan resmi yang dikelola oleh pemerintah dan warga negara wajib untuk membayarnya karena memiliki sifat memaksa.

Pajak juga memiliki peran penting untuk kehidupan bernegara, karena pungutan yang dibebankan di wajib pajak negara ini akan digunakan untuk kesejahteraan dan kekmakmuran rakyat.

Baca Juga

Subsidi BBM dan Listrik Idealnya Dalam Bentuk Bantuan Tunai, Burhanuddin: Lebih Tepat Sasaran

Apa saja ciri-ciri pajak? Simak selengkapnya :

1. Kontribusi wajib

Setiap pihak baik pribadi maupun badan usaha memiliki kewajiban yang sama untuk membayarkan pajak.

Baca Juga

Butuh Rp60 Triliun untuk Wujudkan Program 3 Juta Rumah Presiden Baru

Namun, berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku, kewajiban dapat dijalankan oleh warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Wajib Pajak.

2. Bersifat memaksa untuk seluruh warga negara

Ini adalah ciri yang wajib dijalankan baik pribadi maupun badan usaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam membayar pajak.

Baca Juga

Jokowi dan Prabowo Sepakat Terkait Anggaran IKN 2025

UU yang mengatur tentang perpajakan menjelaskan bahwa apabila seseorang dengan sengaja tidak membayarkan pajak yang harus dibayarkan, maka akan mendapatkan sanksi administratif ataupun hukuman pidana sesuai dengan UU yang berlaku.

3. Warga negara tidak mendapatkan imbalan

Pajak menjadi satu cara untuk memeratakan pendapatan warga negaranya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Blokir Anggaran K/L Rp50 Triliun, Airlangga: untuk Bansos-Subsidi Pupuk 

Lain hal dengan retribusi ketika mendapatkan suatu manfaat tertentu, maka warga harus membayar atas manfaat yang diterima.

Kalau berkaitan dengan pajak, apabila kita membayar pajak yang memang seharusnya dibayarkan atau dibebankan kepada warga, maka wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari sejumlah pajak yang dibayarkan.

4. Punya dasar hukum kuat

Baca Juga

Hasil Survei Penilaian Integritas, KPK : Jawa Tengah Raih Nilai Integritas Tertinggi

Pajak tertang dalam UU negara yang berkaitan dengan perpajakan dan memiliki hukum yang mengikat dan sah.

Sehingga Wajib Pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU berlaku dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. (*)

Editor : Syahrir Rasyid