Pemerintah Suntik Rp 4,3 T Demi Kereta Cepat JKT-BDG

JAKARTA, InewsSerpong.id - Pemerintah berencana menyuntikkan dana sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) demi memuluskan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Ekonom sekaligus Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai hal tersebut akan menambah beban dan berdampak tehadap utang pemerintah. 

Baca Juga

BREAKING NEWS! Penyebab Tabrakan Kereta di Cicalengka Masih Diselidiki KAI Daop 2 Bandung

 “Dampak langsung dari penyertaan modal negara ke proyek kereta cepat adalah adanya beban terhadap utang pemerintah yang pati akan meningkat secara langsung maupun tidak langsung,” kata Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (9/11/2021).

Bhima menuturkan meski konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun akan terdapat risiko kontijensi.

 “Risiko kontijensi yaitu risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan, dan berakibat pada gangguan neraca anggaran pemerintah. Ini yang disebut sebagai debt trap atau jebakan utang,” paparnya 

Baca Juga

Jangan Sampai Kehabisan, Sudah Terjual 81,4 Persen Tiket Kereta Api Libur Nataru 2024

Awal masalah karena proyek kereta cepat yang disetujui secara feasibility study atau studi kelayakan bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian ujungnya pemerintah harus turun tangan. 

 “Kalau awalnya B2B ya harusnya hitungan bisnis nya masuk akal. Kenapa pinjaman dari China Development Bank di setujui pasti ada pertimbangan return on investment (ROI) dari proyek kereta cepat bentuknya komersil,”  urainya. 

Secara hitungan proyek, proses pembangunan  ini sifatnya komersil sebenarnya pemerintah rugi dua kali. Kerugian pertama saat proyek ditahap konstruksi biaya sangat besar. Kedua ketika proyek berjalan atau operasional masih andalkan subsidi pemerintah. 

Baca Juga

KAI Sulap Kursi Kelas Ekonomi Jadi Lebih Nyaman, Netizen: Akhirnya Gak Encok Lagi!

“Sekarang perlu disesuaikan pastinya lebih mahal. Maka dari itu jelas proyek ini sedari awal proyek komersial alias tujuan cari untung. Tiba tiba sekarang disuntik APBN tentu jadi tanda tanya besar,” pungkasnya.(*) 

Editor : Syahrir Rasyid