Kendaraan Listrik Jadi Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah, Tertuang Dalam Instruksi Presiden

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Resmi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan daerah. Tertuang dalam  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022  yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Baca Juga

Begini Skemanya, Insentif Kendaraan Listrik Lanjut Tahun Depan

Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik

Jokowi meminta pihak terkait agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik.  

Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan :

Baca Juga

Baterai Mobil Listrik Kapan Harus Diganti? Perhatikan Indikasinya

- Menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Editor : Syahrir Rasyid