get app
inews
Aa Read Next : Sri Mulyani Pilih Bungkam, Saat Ditanya Kesiapan jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK

Sri Mulyani Beri PKH Kepada 10 Juta Keluarga Tidak Mampu

Jum'at, 17 Desember 2021 | 11:35 WIB
header img
10 Juta Masyarakat RI Tidak Perlu Bayar Pajak, Berikut Alasannya (Dok.MNC Media)

JAKARTA,iNewsSerpong.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  membebaskan kewajiban membayar pajak kepada 10 juta masyarakat tidak mampu. Pemerintah sedang menyiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu mayarakat tidak mampu.

Reformasi di bidang perpajakan dinilai penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan APBN yang berasal dari penerimaan perpajakan.

Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani menilai penerimaan pajak ini juga demi membantu masyarakat Indonesia yang kesulitan. Adapun, 10 juta masyarakat Indonesia yang tergolong tidak mampu itu tidak perlu membayar pajak.

"10 juta keluarga di Indonesia enggak  bayar pajak mereka diberi program keluarga harapan (PKH). Anaknya diberikan santunan  ibu hamil diberikan tambahan itu masih ditambah sembako. Jadi pkh plus sembako mereka enggak bayar pajak karena mereka keluarga yang emggak mampu," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (17/12/2021).

Lanjutnya, pemerintah ingin menciptakan sistem perpajakan yang adil. Misalnya, dengan menambah bracket PPh orang pribadi pada lapisan penghasilan teratas.

"Itulah mengapa kompetensi, kapasitas, tata kelola, dan akuntabilitas sangat penting sekali sehingga kita bisa memastikan sepertiga belanja kita akan bisa menjangkau masyarakat dengan lebih baik," imbuhnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. UU HPP menjadi instrumen yang sangat penting bagi konsolidasi fiskal dan menjadi bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia Maju yang mengalami disrupsi luar biasa akibat Covid-19.

"APBN menjadi keharusan agar APBN sebagai instrumen fiskal bisa terus melakukan tugasnya yaitu pada saat ekonomi dan rakyat lemah, APBN harus hadir, pada saat ekonomi tumbuh maka kita juga bisa memberikan ruang bagi pertumbuhan itu,” tandasnya. (*)

 

Editor : Syahrir Rasyid

Follow Berita iNews Serpong di Google News Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut