Alasannya ini, Implementasi NIK jadi NPWP Mundur hingga Pertengahan 2024

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diimplementasikan secara penuh bersamaan dengan peluncuran coretax administration system.

Rencananya, sistem pajak canggih ini diharapkan baru akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2024. Dengan demikian, pelaksanaan penuh NIK sebagai NPWP akan sedikit mundur dari rencana awal yang terjadwal pada Januari 2024.

Baca Juga

Mudah dan Cepat! Begini Cara Cek NIK yang Terdaftar di Kartu Operator Seluler

"Rencana implementasinya dapat kami sampaikan di sini bahwa fully implementasi mengenai NIK sebagai NPWP akan dilaksanakan pada waktu coretax terimplementasi," ungkap Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, Jumat (24/11/2023).

Sistem Informasi DJP

Suryo menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terhubung dengan sistem informasi DJP, termasuk beberapa stakeholder pembayaran dan sejenisnya, serta pihak lain seperti Kementerian/Lembaga.

Baca Juga

Sebelum Lapor SPT, Begini Cara Validasi NIK Jadi NPWP

"Hingga saat ini, masing-masing stakeholder terus melakukan penyesuaian sistem informasi yang mereka miliki. Sehingga, saat implementasi coretax dilakukan, sistem-sistem yang seharusnya berhubungan tidak akan mengalami hambatan dalam memadukan atau melakukan interoperabilitas dengan sistem informasi yang sedang kami siapkan," ungkapnya.

Menurutnya, mundurnya implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP juga bertujuan memberikan waktu kepada para wajib pajak dan pihak terkait untuk beradaptasi dengan perubahan ini.

"Sementara, kami juga membuka kemungkinan untuk melakukan validasi mandiri bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan melalui DJP Online," tambahnya.

Baca Juga

Integrasikan NIK dengan NPWP Kurang dari 30 Menit, Begini Caranya

Hingga 22 November 2023, dari 72 juta wajib pajak tercatat 59,3 juta NIK sudah sesuai dengan NPWP. Bagi wajib pajak yang belum melakukan validasi, mereka masih diberikan kesempatan untuk melakukan pemadanan secara mandiri melalui DJP Online. (*)

Baca Juga

Miris, 3.000 Data PNS, NIK, NIP hingga Rekening Diduga Bocor ke Publik

Editor : Syahrir Rasyid