Usai BUMN Dilimpahkan ke Danantara, Lalu Apa Wewenang Erick Thohir

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengalihkan sebagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pengalihan ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, yang diundangkan oleh DPR saat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, awal Februari 2025.

Baca Juga

Danantara Siap Saingi Temasek dengan Aset Tembus Rp4.605 Triliun

Dengan pelimpahan tersebut, muncul pertanyaan: apakah BUMN sepenuhnya dikelola oleh Danantara? Ternyata, tugas dan wewenang Menteri BUMN masih tetap dominan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3A Ayat (1), (2), dan (3) UU BUMN terbaru.

Kekuasaan Pengelolaan BUMN

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN, yang mencakup kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

Namun, kepemilikan kekuasaan Presiden diamanahkan kepada menteri sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, saham yang dimiliki oleh negara dan memberikan hak istimewa kepada pemegangnya.

Sementara itu, BPI Danantara berfungsi sebagai pemegang saham Seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, mewakili pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. BPI Danantara juga bertugas mengelola dividen BUMN.

“Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Badan sebagai pemegang saham Seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional,” demikian bunyi Ayat (2) dalam beleid tersebut, seperti dikutip pada Minggu (23/2/2025).

Dalam pengelolaan BUMN, pemerintah juga membentuk Perusahaan Induk Investasi (Holding Investasi) dan Perusahaan Induk Operasional (Holding Operasional).

Holding Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, dengan Danantara bertugas mengelola dividen, memberdayakan aset BUMN, serta menjalankan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri dan Danantara.

Sementara itu, Holding Operasional bertugas mengawasi kegiatan operasional BUMN dan kegiatan usaha lainnya, berdasarkan arahan menteri dan Danantara.

Wewenang Menteri BUMN juga ditegaskan melalui Pasal 3D, di mana menteri bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.

Lebih rinci, Menteri BUMN, dengan persetujuan Presiden, berwenang untuk menetapkan arah kebijakan umum BUMN, kebijakan tata kelola BUMN, peta jalan BUMN, serta menyampaikan hal tersebut kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN.

Menteri juga memiliki wewenang untuk mengatur dan memberikan penugasan kepada BUMN, menetapkan tata cara dan indikator kinerja utama, serta menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.

Selain itu, menteri bertugas mengesahkan dan mengonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional kepada alat kelengkapan DPR, melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, mengusulkan rencana privatisasi kepada Komite Privatisasi, dan melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas menteri sebagai wakil pemerintah pusat sebagai regulator akan diatur dalam Peraturan Presiden (PP). (*)

Editor : Syahrir Rasyid