Kelola Rp469 Miliar, BNPP RI Fokus pada Akuntabilitas dan Dampak Nyata Perbatasan di 2026

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memaparkan arah kebijakan program kerja tahun anggaran 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2026).

Selain membedah target masa depan, forum ini juga menjadi ajang evaluasi atas tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat akuntabilitas lembaga.

Baca Juga

Melestarikan Budaya Sambil Berkarya: CEO Indonesia Gelar HUT ke-9 dengan Nuansa Lokal Kental

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian. Turut hadir mendampingi, jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, serta Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pada tahun 2026, BNPP RI akan mengelola anggaran sebesar Rp469,61 miliar. Anggaran tersebut difokuskan secara seimbang untuk belanja operasional dan non-operasional guna memastikan keberlanjutan program pengamanan serta peningkatan kualitas layanan di wilayah perbatasan.

“Fokus anggaran BNPP tetap konsisten pada dua program utama: dukungan manajemen serta pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” tegas Tito.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Ditunjuk Presiden Jokowi Sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam

Menilik kinerja tahun berjalan, hingga 29 Maret 2026, realisasi anggaran BNPP RI telah mencapai 14,55 persen atau senilai Rp68,35 miliar. Capaian ini menunjukkan progres positif pelaksanaan program pada Triwulan I 2026 yang didukung penuh oleh sinergi bersama Komisi II DPR RI.

Keberhasilan Strategis di Lapangan

Dalam laporannya, Mendagri merinci sejumlah capaian krusial yang telah dilakukan BNPP RI sepanjang awal tahun ini:

Penyelesaian Batas Negara di Sebatik: Penanganan dampak survei penilaian aset masyarakat di Pulau Sebatik akibat penyelesaian garis batas RI-Malaysia. Hal ini mencakup survei pada 45 objek terdampak di Desa Seberang serta 60 objek penilaian di wilayah buffer zone.

Baca Juga

Mendagri Lantik 9 Pj Gubernur

Pemulihan Pascabencana: Rehabilitasi infrastruktur di Aceh (Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang) melalui skema cash for work untuk memulihkan akses sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Pemberdayaan Nelayan Merauke: Pelatihan navigasi dan pemahaman batas maritim bagi nelayan di Papua Selatan guna mencegah pelanggaran lintas batas RI-Papua Nugini.

Digitalisasi PLBN: Koordinasi penerapan Integrated Clearance Declaration di PLBN Entikong dan Motaain untuk mempercepat proses birokrasi lintas batas.

Gebrakan 2026: Bedah 10.000 Rumah dan KEK Pariwisata

Baca Juga

Pemekaran Tangerang Tengah Jadi Jadi..., Bupati Tangerang Zaki Iskandar Sudah Nyalakan Lampu Hijau

Memasuki tahun anggaran 2026, BNPP RI telah menyiapkan sederet rencana strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat:

Renovasi 10.000 Rumah: Kolaborasi khusus dengan Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di sepanjang garis perbatasan.

Infrastruktur & Ekonomi: Pembangunan PLBN Gelombang Ketiga, pengusulan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, serta peresmian PLB Temajuk pada akhir April 2026.

Baca Juga

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tekan Laju Inflasi

Kesejahteraan Sosial: Percepatan penurunan stunting di perbatasan dan pemberdayaan desa terdepan di Papua Selatan dalam menjaga tanda batas negara.

Respons DPR: Fokus pada Manfaat Nyata

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan catatan tegas agar seluruh program BNPP RI tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus memiliki outcome dan impact nyata.

“BNPP perlu melakukan review anggaran untuk optimalisasi PLBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat perbatasan. Kami juga meminta percepatan penyelesaian temuan BPK melalui penguatan sistem pengendalian internal,” tegas Rifqinizamy.

BNPP RI pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan menghadirkan program yang menjawab kebutuhan riil di lapangan. Melalui sinergi yang solid, BNPP RI optimistis wilayah perbatasan akan semakin maju sebagai beranda depan negara yang berdaya saing dan sejahtera.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta