Bupati Tulungagung Peras Bawahan, Ancam Pakai Surat Pernyataan Mundur

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Total permintaan dana disebut mencapai Rp5 miliar. Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan sejumlah kepala OPD bahkan harus menggunakan uang pribadi hingga meminjam dana demi memenuhi permintaan tersebut.

Baca Juga

KPK Bongkar Modus Baru Suap: Emas Jadi Senjata Senyap, Kecil tapi Menggoda

“Sebagian sampai meminjam dan memakai dana pribadi,” ujarnya, Sabtu (10/4/2026).

Dokumen Tanpa Tanggal

KPK juga menemukan modus tekanan berupa surat pernyataan mundur yang diminta ditandatangani para ASN usai pelantikan.

Dokumen tanpa tanggal itu diduga digunakan untuk mengontrol dan mengancam pejabat agar tetap patuh.

Sebanyak Rp2,7 Miliar Terkumpul Sebelum OTT

Baca Juga

OTT Akhir 2025, KPK Tangkap Kepala Daerah hingga Aparat Penegak Hukum

Permintaan uang dilakukan melalui ajudan, Dwi Yoga Ambal, dengan nominal bervariasi dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

Selain itu, Gatut diduga meminta jatah hingga 50 persen dari anggaran OPD serta mengondisikan proyek pengadaan.

Dari total permintaan, sekitar Rp2,7 miliar telah terkumpul sebelum OTT dilakukan. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga

Kasus Korupsi Kuota Haji Terus Bergulir, KPK Sita Rumah hingga Mobil

KPK telah menetapkan Gatut dan ajudannya sebagai tersangka dan menahan keduanya selama 20 hari hingga 30 April 2026. (*)

Editor : Syahrir Rasyid