Tegas! DPR Siap Bahas Aturan Baru untuk Tindak Pelaku dan Pengkampanye LGBT

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungannya terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penanganan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.

Terkait hal itu, pemerintah bersama DPR segera merumuskan regulasi tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.

Baca Juga

Gerakan LGBT di Rusia Masuk dalam Daftar Organisasi Teroris

Menurut Singgih, praktik kampanye LGBT berpotensi dijerat hukuman pidana jika terbukti melibatkan unsur pencabulan, kekerasan, korban di bawah umur, dilakukan di depan umum, atau dipublikasikan sebagai konten pornografi.

Guna Menjaga Moral Bangsa

"Pasal KUHP yang baru, yaitu Pasal 414 dan 416, sebenarnya sangat jelas mengatur hukuman mengenai hal tersebut. Namun, kami juga mendukung penuh langkah MUI yang mengusulkan adanya UU khusus untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT," ujar Singgih dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa larangan kampanye LGBT—terutama di media digital—sangat krusial untuk menjaga moral bangsa dan melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang menyimpang.

Baca Juga

Dikabarkan Pertemuan LGBT se-ASEAN, Polisi Sibuk Cek Hotel-hotel di Jakarta

Menurutnya, gerakan tersebut bertentangan dengan norma agama serta Pancasila, terlebih Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*)

Baca Juga

Dari Prancis hingga Nepal adalah Negara yang Dukung LGBT

Editor: Syahrir Rasyid