KPK Respons Pengadaan Kipas Angin Kopdes Merah Putih Sebesar Rp1,8 Triliun

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons polemik pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nilainya mencapai Rp1,8 triliun.

Lembaga antirasuah tersebut mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan area yang sangat rawan dikorupsi.

Baca Juga

Mobil Porsche hingga Moge Milik Silmy Karim Diangkut KPK usai Geledah Rumah

"Jadi memang, pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Selasa (21/7/2026).

Tahap Awal Perencanaan

Budi menjelaskan, kerawanan tersebut tidak hanya tercermin dari sejumlah perkara yang pernah ditangani KPK, tetapi juga dari hasil kajian dan monitoring lembaga antirasuah.

Baca Juga

BREAKING NEWS Pengadilan Tinggi Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Minta Percepat Ekstradisi

Oleh karena itu, PBJ menjadi satu dari delapan fokus area perhatian utama KPK, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

"Artinya memang, sektor ini menjadi salah satu yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi," tutur Budi.

Pengondisian Pemenang Proyek

Menurutnya, potensi korupsi dapat muncul sejak tahap awal perencanaan, mulai dari penyusunan kebutuhan hingga penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Baca Juga

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Buntut OTT Pejabat Imigrasi

Tahapan tersebut kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk praktik mark-up harga maupun pengondisian pemenang proyek.

Praktik manipulasi ini kerap dilakukan melalui modus penunjukan langsung atau dengan memecah nilai proyek yang seharusnya besar menjadi beberapa bagian kecil agar dapat menghindari proses lelang transparan. (*)

Baca Juga

KPK Panggil Muhadjir Effendy Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2022, Minta Jadwal Ulang

Editor : Syahrir Rasyid