Proses Penyidikan Nikel 2013 hingga 2025 Soroti Pentingnya Ketertiban Izin Usaha
JAKARTA. iNewsSerpong.id - Penanganan perkara tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara kembali mengingatkan kita akan pentingnya penguatan pengawasan serta penegakan aturan di sektor mineral.
Pada pekan lalu, Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi terkait pengelolaan tambang nikel untuk periode 2013 hingga 2025, yang diketahui berkaitan dengan pengusaha AK.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa tim penyidik telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi.
Dalam rangkaian proses penyidikan, PT BSJ diduga masih melakukan kegiatan penambangan nikel meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan miliknya telah berakhir sejak tahun 2014.
Keputusan penetapan tersangka korporasi ini diambil setelah penyidik meminta keterangan dari 38 saksi, dan AK disebut oleh Anang sebagai salah satu pihak penerima manfaat.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, berpandangan bahwa kegiatan pertambangan yang berjalan tanpa izin berpotensi membawa dampak kerugian bagi negara.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar