“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara Ojek Online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah,” tegas Jumhur dalam orasinya.
Dia juga menegaskan jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.
"Jadi, bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta,” kata Jumhur.
Dia mengatakan, jika ERP diterapkan di Jakarta, kota-kota lainnya akan melakukan hal serupa. Dia pun mengaku tak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengemudi ojek online datang lagi ke Balai Kota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.
Jumhur juga mengatakan bahwa bila Pemprov DKI masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara Ojek Online datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
