Dia mengatakan, jika memang jamaah haji lansia atau berisiko tinggi kesulitan untuk mengakses makanan, maka tinggal dibuat skala prioritas dan dicarikan solusinya. Mungkin solusinya, khusus bagi jamaah haji yang tidak berisiko tinggi atau masih sehat tidak perlu mendapat katering.
"Mereka (jamaah haji yang tidak lansia) diberikan uang saku dalam pengertian uang makannya diganti dengan nilai Rupiah yang sesuai dengan berapa harga makanan di sana (Arab Saudi)," ujar Ismed.
Menurutnya, bisa dibuat suatu formula untuk jamaah haji yang usianya relatif muda di bawah 60 tahun, mungkin tidak perlu diberi katering tapi cukup diberi tambahan uang saku. Sementara, jamaah haji yang lanjut usia dan berisiko tinggi tetap mendapatkan katering.
"Saya kira itu solusinya, itu penghematan, itu bagian dari jalan tengah agar itu bisa menjadi bagian dari efisiensi," jelasnya.
Ismed menambahkan, harga-harga lain yang terlalu tinggi mohon dibahas kembali oleh DPR, agar harga yang terlalu tinggi itu tidak memberatkan calon jamaah haji. Usulan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari Kementerian Agama (Kemenag) juga terlalu kecil.
Dia juga berharap ada pengurangan lama waktu jamaah haji di Arab Saudi, dan semoga Indonesia bisa mendapat tambahan bandara untuk kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi.
"Intinya saya berharap agar biaya haji tahun ini itu tidak lebih dari Rp 50 juta agar di saat ada banyak jamaah yang ingin mengundurkan diri itu bisa kita cegah karena ibadah haji ini tidak setiap saat bisa dilakukan, beda dengan umroh," kata Ismed.
Dia mengatakan, upaya maksimal pemerintah dan DPR untuk menekan biaya haji itu bagian dari ikhtiar untuk mencari solusi terbaik. Karena banyak keluhan dari jamaah haji yang merasa berat untuk menambah Bipih dalam waktu yang sangat pendek ini.
Penghapusan katering bagi jamaah haji Indonesia harus dipikirkan matang. (Foto : Ist)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
