Puspoll Indonesia Nilai Kasus Anak Buah Sri Mulyani Bisa Turunkan Kepercayaan Wajib Pajak

Menkeu Sri Mulyani harus membentuk satuan pengawas untuk memantau LHKPN anak buahnya. Selain itu, menggandeng KPK dan PPATK untuk investigasi anak buahnya yang memiliki harta tak wajar.

“Kemenkeu harus tegas dan berani mengusut tuntas aliran dana terutama harta kekayaan yang tak wajar, apalagi ini bukan kasus yang pertama,” pungksnya.

Berdasarkan hasil survei terakhir Puspoll Indonesia pada Desember 2022, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih tinggi. Bahkan cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kemampuan pemerintah mengelola krisis dampak pandemi Covid -19 bisa terlewati dengan baik. Begitu juga menjaga stabilitas perekonomian dan harga-harga sembako.

Luqman berharap, kasus anak buah Sri Mulyani tidak berdampak besar sebagaimana kasus Ferdy Sambo pada kasus lembaga kepolisian.

Menkeu harus cepat mengelola krisis kepercayaan ini agar tak berlarut dan kembali pulih sehingga wajib pajak proaktif membayar kewajibannya.(*)

Editor : Syahrir Rasyid