JAKARTA,iNewsSerpong.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hari bertandang ke Kejaksaan Agung dalam rangka melaporkan kasus maskapai pelat merah Garuda Indonesia .
Belum diketahui spesifik terkait kasus apa yang bakal dilaporkan. Seperti diketahui, Garuda Indonesia dihantam masalah keuangan dalam dua tahun terakhir, sejak pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. Salah kelola maskapai di masa lalu, mengakibatkan utang yang menggunung tercatat di angka 130-an triliun lebih.
Kementerian BUMN mengambil langkah restrukturisasi dalam upaya penyelamatan Garuda Indonesia. Mahalnya sewa pesawat menjadi biang kerok utama. Apalagi harga sewa pesawat ini dilakukan atas dasar kasus korupsi pada manajemen Garuda Indonesia dahulu.
"Ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu, tetapi pada hari ini kemahalan karena ya kondisi (pandemi). Nah itu yang kita juga harus negosiasi ulang, nah beban terberat saya rasa itu," ujar Erick pada pertengahan 2021 lalu.
Kementerian BUMN juga mencatat jumlah pesawat yang dioperasikan Garuda Indonesia makin langka atau hanya sekitar 50-60 yang beroperasi. Sementara armada di parkiran ada sebanyak 125 pesawat, terdiri 119 pesawat sewa dan 6 pesawat milik sendiri.
Berkurangnya jumlah pesawat menyebabkan terjadinya kelangkaan rute penerbangan pesawat Garuda Indonesia di sejumlah daerah. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyebut, persoalan ini mendapat banyak kelugan dari sejumlah calon penumpang.
"Kami lakukan itu dengan cara-cara yang santun, menekan jumlah pegawai, tentu saja taat terhadap peraturan yang ada di negara ini sambil punya empati terhadap karyawan," kata Wamen Kartika pada Desember tahun lalu.
Berkurangnya jumlah pesawat menyebabkan terjadinya kelangkaan rute penerbangan pesawat Garuda Indonesia di sejumlah daerah. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyebut, hal itu membuat pihaknya menerima keluhan dari sejumlah calon penumpang. Dia mencatat rute perbangan emiten dengan kode saham GIAA itu akan berkurang secara drastis. Dimana, pengurangan difokuskan pada rute yang tidak menguntungkan secara bisnis dan menguatkan rute-rute super premium.(*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
