JAKARTA, iNewsSerpong.id – Setelah Jaringan Perguruan Tinggi (PT) Muhammadiyah, melalui Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Kampus Aisyiyah (PTMA) mengeluarkan pernyataan sikap terkait dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kini giliran Jaringan PT Katolik Indonesia yang menyampaikan keprihatinannya.
Para rektor dan ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) menyampaikan keresahannya dengan kondisi di tanah air menjelang Pemilu 2024. APTIK menilai saat ini tatanan hukum dan demokrasi Indonesia telah rusak.
"Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia," kata APTIK dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2/2024).
APTIK menyerukan enam poin kepada seluruh pihak yang berkepentingan demi terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil. Salah satunya, meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan segenap jajarannya memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerja.
"Pertama, APTIK menyerukan agar Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya," kata APTIK.
Kedua, menyerukan penyelenggara pemilu menjunjung tinggi azas pemilu yang LUBER JURDIL untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apa pun.
"Tiga, aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu," katanya.
Keempat, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Kelima, mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya.
"Keenam, menyerukan semua Perguruan Tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum," kata APTIK.
Adapun Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam APTIK yakni, Universitas Atma Jaya Yogyakarta/Koordinator Jaringan Perguruan Tinggi APTIK, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas De Lassalle Manado, Universitas Sanata Dharma, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Widya Dharma Pontianak, Universitas Katolik Parahyangan, Sekolah Tinggi Kesehatan St. Vincentius a Paulo, Universitas Katolik Widya Karya Malang, Universitas Atma Jaya Makasar.
Selanjutnya, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, STIK Stella Maris Makassar, STIKes Panti Rapih Yogyakarta, STIKES Katolik St. Elisabeth Medan, Universitas Santo Borromeus Bandung, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, STIK Sint Carolus Jakarta, Universitas Katolik Weetebula, Sekolah Tinggi Kesehatan Gunung Maria Tomohon dan Universitas Katolik St. Thomas Medan.
Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Minta Presiden Jokowi Junjung Tinggi Etika, Ingatkan TNI-Polri Netral ", Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/asosiasi-perguruan-tinggi-katolik-minta-presiden-jokowi-junjung-tinggi-etika-ingatkan-tni-polri-netral?utm_source=inews-network_widget&utm_medium=internal_networks.
Download aplikasi Inews.id untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
https://www.inews.id/apps
Editor : A.R Bacho
Artikel Terkait
