Menurut Juwanda, partisipasi publik diharapkan akan meningkat karena warga dapat ikut terlibat dalam menyampaikan isu-isu lokal.
"Dengan cara ini, percepatan pembangunan di level bawah bisa lebih efektif, tanpa harus menunggu keputusan dari wali kota atau gubernur. Setiap RW dapat menentukan prioritas mereka sendiri," jelas Juwanda.
Menyangkut kekhawatiran adanya manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut, Juwanda memastikan bahwa RK dan Suswono telah memikirkan langkah antisipatif.
Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah digitalisasi anggaran. "Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi," tambahnya. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait