Sebagai institusi sipil yang diberi mandat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memegang peran penting dalam wajah demokrasi Indonesia. Pemisahan Polri dari TNI setelah Reformasi 1998 bukan sekadar keputusan politik, tetapi penegasan bahwa penegakan hukum dan pelayanan publik harus berdiri di atas nilai-nilai sipil, bukan militeristik. Di sinilah Polri menjadi simbol kekuatan sipil negara yang hadir untuk melindungi rakyat, bukan menguasai mereka.
Dalam konteks itu, reformasi Polri bukan hanya tentang memperbaiki sistem internal, tetapi juga memperkuat jati diri sipil kepolisian di tengah tantangan zaman. Di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, Polri dituntut untuk semakin transparan, profesional, dan humanis—menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai sumber kekuatan utama.
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri jadi langkah penting untuk memastikan arah perubahan tetap berada pada rel yang benar: memperkuat Polri sebagai institusi sipil modern tanpa melemahkan kewenangannya. Reformasi harus menjadikan Polri semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan wibawa dan ketegasan dalam menegakkan hukum.
Menjaga Polri sebagai simbol kekuatan sipil berarti menjaga demokrasi itu sendiri. Sebab hanya melalui institusi penegak hukum yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, negara dapat hadir dengan wajah yang adil dan manusiawi. Polri yang kuat adalah Polri yang dipercaya, kuat karena integritasnya, bukan karena ketakutan yang ditimbulkannya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
