Masukan Masyarakat dan Ahli
Dari jumlah tersebut, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Pembahasan juga melibatkan masukan masyarakat dan para ahli untuk menyempurnakan materi RUU.
Ada 10 pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Di antaranya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
RUU ini juga mengatur pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Selanjutnya, keputusan akhir berada di tangan rapat paripurna DPR. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
