Pangkat Kombes ke Atas Diberhentikan Presiden, Itu Syarat dan Prosedur Pemecatan Polisi

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Pemberhentian Polisi secara tidak hormat karena melakukan hal-hal yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi para polisi ini karena berlandaskan beberapa sebab yang tidak dapat ditoleransi lagi.

Baca Juga

Sinergi Kodam Brawijaya dan Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Curanmor, Diduga Libatkan Oknum TNI 

Alasan para polisi yang diberhentikan secara tidak hormat ini tercantum pada Peraturan Pemerintah (Permen) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak Pidana, Pelanggaran dan Tinggalkan Tugas

Dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 menjelaskan, bahwa anggota kepolisian yang diberhentikan tidak dengan hormat bila :

Baca Juga

Prostitusi Online Bertarif Rp300.000 Digulung Polisi, Libatkan Anak di Bawah Umur di Bogor

1. Melakukan Tindak Pidana

- Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan tidak dapat dipertahankan dalam dinas Kepolisian.

- Memberikan keterangan palsu ketika mendaftarkan diri

Baca Juga

Heboh, Berujung di Tangan Polisi, Pria Sebar Sebanyak Rp3 Miliar di Jalan

- Melakukan usaha-usaha yang bertujuan mengubah Pancasila atau menentang pemerintahan yang sah.

2. Melakukan Pelanggaran

- Melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia.

Baca Juga

12 Korban Dibunuh Dukun Pengganda Uang di Banjarnegara, Begini Detik-detik Eksekusinya

3. Meninggalkan Tugas atau Hal Lain

- Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam kurun waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

- Melakukan perbuatan yang dapat merugikan dinas kepolisian. - Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan atau tuntutan hukum

Baca Juga

Astaghfirullah! Nafsu Tinggi, Kakek Bejad Perkosa Nenek 95 Tahun

- Menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pemberhentian polisi secara tidak hormat ini akan dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan memberhentikan polisi dapat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) atau lebih tinggi.

Sementara untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah pemberhentian dapat dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menurut pasal 15. (*)

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Sabtu, 27 Agustus 2022 - 06:11 WIB oleh Rizky Darmawan dengan judul "Syarat dan Prosedur Pemecatan Polisi, Pangkat Kombes ke Atas Diberhentikan Presiden".

Editor : Syahrir Rasyid