Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Begini Respons Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Kepala Negara boleh kampanye dan memihak dalam pemilu 2024, ditanggapi dengan tenang oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca Juga

Ngapain Saja? Desta dan Andre Taulany Bertamu ke Rumah Jokowi di Solo

Menurut Hasto, Megawati merespons dengan penuh ketenangan, yang justru memfokuskan agar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar tetap turun ke bawah mendengarkan suara rakyat. "Ibu Mega ini berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud," kata Hasto, Rabu (24/1/2024) malam.

"Juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, dan DPW simpatisan dan kader PDIP untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah. Suara itu dari rakyat, bukan dari elite," tambah Hasto yang juga sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. 

Baca Juga

TikToker yang Serang Najwa Shihab Soal Jokowi Nebeng Pesawat TNI AU Bernama Ali Hamza

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). 

Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. 

Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. "Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi. 

Baca Juga

Warisan Utang Jokowi Tembus Rp8.262 Triliun, Dimata Ekonom Tidak Produktif

Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, sudah ada aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik. "Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," pungkasnya.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Kamis, 25 Januari 2024 - 06:50 WIB oleh Giffar Rivana dengan judul "Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Begini Respons Megawati". 

Editor : A.R Bacho