Ketua KPU Terbukti Langgar Tata Cara dan Proses Rekapitulasi Pemilu 2024, Bawaslu Beri Sanksi

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terbukti melanggar administrasi dalam Pemilu 2024. Demikian keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penetapan sanksi ini berasal dari laporan saksi Partai Demokrat bernama Saman terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di empat Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI.

Baca Juga

Pemilu 2024, KPU: 90 Petugas TPS Meninggal Dunia, 20 Sudah Terima Santunan 

"Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional," ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Ruang Sidang Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/3/2024).

Bagja menambahkan bahwa Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran kepada Hasyim agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. "Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bagja.

Saman, saksi dari Partai Demokrat, melaporkan Hasyim Asy'ari atas dugaan penggelembungan suara untuk Partai Golkar di empat Kabupaten/Kota di Dapil Jawa Timur VI, yaitu Kabupaten Blitar, Kediri, Tulung Agung, dan Kota Blitar.

Baca Juga

Cawapres Mahfud MD Buka Suara soal Penundaan Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Tingkat Kecamatan 

Saman meminta Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU agar melakukan penghitungan ulang C-Hasil di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kecamatan yang bersangkutan serta mengembalikan suara Partai Golkar dan menyesuaikan hasil suara untuk partai yang terkait.

Namun, dalam pertimbangannya, Bawaslu menyatakan bahwa KPU telah melanggar ketentuan Pasal 91 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu.

"Majelis berpendapat tindakan terlapor telah melanggar ketentuan pasal 91 ayat 3 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu," kata Anggota Bawaslu Puadi.

Baca Juga

Bermasalah, Bawaslu Minta KPU Hentikan Publikasi Sirekap 

Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Bawaslu Sanksi Ketua KPU, Terbukti Gelembungkan Suara Partai Golkar  ", Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/bawaslu-sanksi-ketua-kpu-terbukti-gelembungkan-suara-partai-golkar.

Download aplikasi Inews.id untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
https://www.inews.id/apps

Baca Juga

Soal Akses Publik Terhadap Data Hasil Perhitungan Suara di TPS, ini Penjelasan KPU

Editor : Syahrir Rasyid