JAKARTA, iNewsSerpong.id - Ruang perkantoran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan berdinas di Ibu Kota Negara (IKN) akan siap digunakan mulai Juni mendatang. Demikian ditegaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatkan total, ruang kantor yang terdiri dari Gedung Sekretariat Negara dan empat Kantor Kementerian Koordinator telah siap menampung hingga 2.301 ASN yang akan mulai pindah pada bulan Juli 2024.
"Gedung Kementerian Sekretariat Negara, progresnya saat ini sudah mencapai 50 persen, dan diharapkan pada bulan Juni akan berfungsi sepenuhnya untuk menampung sekitar 750 ASN," ungkap Danis dalam Acara Rakornas Ibu Kota Nusantara (IKN) di Jakarta, pada Kamis (14/3/2024).
Selain Gedung Kementerian Sekretariat Negara, pembangunan empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga sedang berlangsung. Kantor tersebut nantinya akan menjadi ruang perkantoran bersama bagi para PNS yang pindah dinas ke Ibu Kota baru tersebut.
Lebih lanjut, Danis menjelaskan bahwa progres pembangunan Gedung Kemenko 1 saat ini sudah mencapai 48,7 persen, dengan target fungsional pada bulan Juni mendatang dan mampu menampung 337 ASN.
Selain Gedung Kemenko 1, juga tengah dibangun Gedung Kemenko 2. Meskipun pembangunannya mengalami keterlambatan, target operasional fungsionalnya juga direncanakan pada bulan Juni dengan kapasitas menampung 250 ASN.
Pembangunan Gedung Kemenko 3 juga sedang berlangsung dengan progres mencapai 55 persen. Targetnya adalah bisa beroperasi fungsional pada bulan Juni mendatang dan dapat menampung 482 ASN.
Terakhir, pembangunan Gedung Perkantoran Kemenko 4 juga hampir mencapai 50% progresnya. Dengan target yang sama seperti gedung-gedung sebelumnya, yaitu mampu menampung 482 ASN pada bulan Juni mendatang.
Danis menambahkan bahwa pembangunan keempat gedung Kantor Kemenko tersebut termasuk dalam pekerjaan IKN yang ditender dalam batch 1. Progres keseluruhan batch 1 telah mencapai 70%, terdiri dari pembangunan infrastruktur dasar.
"Pekerjaan infrastruktur IKN oleh Kementerian PUPR terbagi menjadi dua batch. Batch 1 berisi 40 paket pekerjaan yang telah dikontrak sebelum Maret 2023 senilai hampir Rp25 triliun, dengan progres saat ini mencapai 77 persen," ungkap Danis. (*)
Editor : Syahrir Rasyid