Apindo Minta Tapera Jangan Dipaksa jadi Kewajiban

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Kebijakan pemerintah yang membebani iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada pekerja dan pemberi kerja, tidak disetujui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Iuran Tapera terbaru diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan juga Punya Program Pembiayaan Rumah

Simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen, terdiri dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen dari pemberi kerja.

Beban Sektor Swasta

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan bahwa pemberlakuan iuran Tapera hanya akan menjadi beban bagi sektor swasta. Pasalnya, program perumahan serupa sudah tercantum di dalam BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan sudah menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015.

Salah satu poinnya adalah peserta dapat memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain. Manfaat ini dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan atau peraturan.

“Kita keberatan dengan pembebanan iuran tambahan Tapera. Jadi, dengan UU-nya sendiri, kan mencakup banyak hal, tapi yang kita keberatan adalah iuran tambahan untuk pemberi kerja dan pekerja untuk Tapera,” ujar Shinta dalam sesi wawancara dengan MNC Trijaya, Sabtu (1/6/2024).

Apindo keberatan bila iuran Tapera 3 persen menjadi kewajiban bagi swasta. Shinta menilai, Tapera sebaiknya hanya sukarela untuk swasta.

Baca Juga

Sejauhmana Kemampuan Program Tapera Tangani Backlog Perumahan?

Apindo sendiri tidak mempersoalkan keseluruhan isi undang-undang yang mengatur soal iuran Tapera. Namun, persoalannya adalah iuran Tapera terkesan dipaksakan bagi perusahaan non-pemerintah, terutama pemberi kerja dan pekerja.

“Jadi, kami merasa tidak perlu lagi ada Tapera untuk swasta. Dan kita mesti jelas ya, Tapera itu bentuknya tabungan, sementara di BPJS Ketenagakerjaan itu bentuknya sudah jaminan sosial. Nah, kalau tabungan kenapa harus dipaksakan menjadi kewajiban iuran,” ucapnya.

“Kalau memang dia bentuknya tabungan ya sukarela aja, gak perlu harus dipaksakan atau menjadi kewajiban untuk penambahan iuran. Itu posisi kami. Jadi kami memberikan masukan untuk dipertimbangkan kembali, jangan sampai ada duplikasi dalam program ini,” katanya. (*)
 

Editor : Syahrir Rasyid