get app
inews
Aa Read Next : Ada Potensi Kecurangan Pemilu, Rektor UMJ : Muhammadiyah Harus Bersuara

Jelang Muktamar Muhammadiyah ke-48, UMJ Gelar Seminar Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan 

Rabu, 16 Maret 2022 | 12:07 WIB
header img
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., bersama cendekiawan Muslim Prof. Dr. Jimly Ash-Shiddiqe. (Foto: IST)

JAKARTA, iNews.id - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah satu dari 12 Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia yang ditunjuk untuk menyelenggarakan seminar pra muktamar. 

Bertajuk Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia, seminar yang diselenggarakan pada Rabu, 16 Maret 2022, di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ secara hybrid.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menjelaskan dalam sambutan pembukaan seminar bahwa tema yang diusung kali ini merupakan tema yang sangat kontekstual dengan Indonesia kekinian. 

Merekontruksi berarti konstruksi saat ini dinilai sudah gagal, maka harus ada pembangunan kembali sistem yang ada di indoenesia saat ini. Rektor UMJ juga berharap banyak masukan tawaran rekonstruksi sistem dan rangkaian pra muktamar harus menjadi buku.  

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed., dalam sambutannya  menjelaskan bahwa seminar ini sebagai bagian dari upaya bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan muktamar dan kepentingan lebih luas yaitu memberikan sumbangan bagi keindonesiaan dan keumatan. 

"Muhammadiyah melihat adanya gejala pada sistem ketatanegaraan. Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang konsen terhadap isu tersebut dan menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai strategic partner dakwah," kata dia. 

Sementara Prof. Dr. Jimly Ash-Shiddiqe di tempat yang sama  menyinggung wacana penundaan pemilu. Jimly mengatakan bahwa bernegara adalah kegiatan dalam membuat keputusan bukan wacana yang hanya retorika yang mendisrupsi. 

"Harusnya kita mengambil jarak lebih jauh untuk melihat secara keseluruhan dan melakukan evaluasi. Menurutnya perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi. Sekarang budayanya masih feodal, tergantung pada figure. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figure," bebernya.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut