Kades Kohod Cs Palsukan Dokumen Pagar Laut Tangerang, Motif Ekonomi Jadi Alasan

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Motif ekonomi menjadi alasan di balik tindakan keempat tersangka yang memalsukan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang.
Di antara tersangka tersebut adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta dua orang penerima kuasa dari Desa Kohod.
Hal itu diungkapkan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.
"Kalau kita berbicara mengenai motif, saat ini kami sedang melakukan pengembangan. Yang jelas, ini semua terkait dengan ekonomi," ujar Djuhandani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/2/2025).
Dia menambahkan bahwa keempat tersangka terbukti terlibat dalam pemalsuan sebanyak 263 SHGB. Dari hasil pemeriksaan, beberapa warga mengaku menjadi korban pencatutan identitas dalam pemalsuan dokumen tersebut.
"Diduga, mereka telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu yang berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan tanah," tuturnya.
Djuhandhani juga menjelaskan, "Selanjutnya, ada juga surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa untuk pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, serta dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes sejak Desember 2023 hingga November 2024."
Pihak kepolisian masih mendalami berapa total keuntungan yang didapatkan oleh keempat tersangka dari pemalsuan ratusan dokumen tersebut.
"Belum bisa kita uji lebih lanjut mengenai keuntungan yang diperoleh, karena masing-masing tersangka masih memberikan keterangan yang berbeda-beda," katanya. (*)
Editor : Syahrir Rasyid