Wujudkan Tata Kelola Dana Umat yang Akuntabel, Program Kemaslahatan BPKH Diaudit oleh BPK RI

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama mitra kemaslahatan Baitulmaal Muamalat (BMM) menegaskan komitmennya dalam menjalankan Program Kemaslahatan dengan menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan prinsip prudensial (kehati-hatian).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, seluruh proses penyaluran dana kemaslahatan dipastikan melalui pengawasan ketat, termasuk melalui audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca Juga

Peresmian Gedung Klinik Surya Medika Tangerang 1

A​nggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Kemaslahatan, Sulistyowati, menyampaikan bahwa setiap rupiah nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana abadi umat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program yang nyata dan terukur.

​"Kami menyadari bahwa dana yang kami kelola adalah amanah dari jemaah. Oleh karena itu, pengelolaan program Kemaslahatan tidak hanya mengejar ketepatan sasaran, tetapi juga kepatuhan mutlak terhadap regulasi yang berlaku," ujarnya.

​BMM sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang juga mitra pelaksana program kemaslahatan BPKH, mendukung penuh komitmen BPKH dalam melaksanakan program kemaslahatan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga

Bank Muamalat Siap Rights Issue 2022, Usai disuntik Dana Segar BPKH Rp1 Triliun

Direktur Eksekutif BMM Tegar Sangga Barkah menyampaikan, pengelolaan dana umat yang profesional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH, BMM, dan seluruh ekosistem ekonomi syariah.

"Publik akan menilai bahwa BPKH dan ekosistem ekonomi syariah mampu mengelola program kemaslahatan dengan profesional dan berdampak nyata bagi umat," ujarnya.

Kehadiran BPK RI dalam mengaudit laporan keuangan dan kinerja BPKH menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas. Proses audit ini memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang serta memastikan seluruh alokasi dana sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkokoh posisinya sebagai lembaga pengelola dana publik yang kredibel. Komitmen ini dibuktikan dengan konsistensi BPKH dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan lembaga selama tujuh kali secara berturut-turut.

​Hingga saat ini, Program Kemaslahatan BPKH mencakup berbagai bidang, mulai dari pelayanan ibadah haji, pendidikan dan kesehatan, pembangunan sarana ibadah, hingga penanganan bencana alam di seluruh Indonesia. Dengan audit yang ketat, BPKH optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi kemaslahatan umat Islam di tanah air.
 

Editor : Vitrianda Hilba Siregar