Kerugian Negara Rp863 Miliar! Kejagung Serahkan 5 Tersangka Korupsi Motor Listrik MBG

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp863,8 miliar.

Baca Juga

KOSMAK Kembali Datangi Gedung Bundar Sampaikan Aspirasi Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dilaksanakan pada Jumat (9/10/2026) di Gedung Menara Kartika Adhyaksa.

Tidak Dilengkapi Baterai

“Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II,” kata Anang, Sabtu (10/10/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan melalui PT YAT tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik, terdiri atas 13.155 unit jenis trail dan 6.114 unit skuter atau bebek.

Baca Juga

17.600 Motor Listrik Terkait Kasus Korupsi MBG Telah Disegel Kejaksaan Agung

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.355 motor trail dan 230 motor skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Seluruh kendaraan juga disebut tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas sehingga tidak dapat digunakan maupun dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, total kerugian mencapai Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,8 miliar. Kelima tersangka ditahan selama 20 hari ke depan.

Mereka yakni BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, direktur PT ASE dan PT AKI; AM, komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, direktur PT YAT; serta AA, direktur PT ASE.

Baca Juga

Berminat? Kejagung Segera Lelang "Kursi Firaun" dengan Dibanderol Rp43,9 Juta

Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sangkaan primair Pasal 603 dan subsidair Pasal 604 KUHP, juncto ketentuan terkait dalam UU Tipikor. (*)

Baca Juga

5 Mobil Riza Chalid Disita Kejagung Dijejer Depan Gedung Bundar Kejagung RI

Editor: Syahrir Rasyid