Masa Depan MotoGP Mandalika di Ujung Tanduk, Perpanjangan Kontrak Masih Menggantung

Berdasarkan laporan ITDC, dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 diperkirakan mencapai Rp5,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan estimasi Rp4,96 triliun pada 2025.

Dari sisi jumlah pengunjung, penyelenggaraan pada 9–11 Oktober 2026 mencatat kehadiran 157.875 orang selama tiga hari. Jumlah tersebut naik sekitar 12,5 persen dibandingkan 140.324 pengunjung pada tahun sebelumnya.

Kajian ITDC juga mencatat rata-rata pengeluaran pengunjung mencapai Rp8,56 juta per orang. Perhitungan tersebut mencakup periode satu minggu sebelum acara hingga hari balapan.Sementara itu, belanja langsung pengunjung diperkirakan mencapai Rp1,35 triliun, meliputi akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, hiburan, wisata, serta pembelian suvenir.

Meski demikian, angka dampak ekonomi Rp5,2 triliun perlu dipahami secara cermat. Nilai tersebut bukan berarti pemerintah memperoleh pendapatan sebesar itu atau seluruh uangnya masuk ke kantong masyarakat Lombok.

Dampak ekonomi merupakan estimasi perputaran aktivitas ekonomi beserta efek penggandanya. Kajian semacam ini menggunakan pendekatan pemodelan ekonomi, termasuk analisis input-output dan pengganda ekonomi Keynesian.

Karena itu, angka tersebut tetap perlu dilengkapi dengan data mengenai manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Berapa besar belanja wisatawan yang masuk ke usaha lokal? Seberapa banyak tenaga kerja setempat yang terserap? Apakah peningkatan omzet hotel, restoran, transportasi, dan UMKM berlangsung sepanjang tahun atau hanya selama beberapa hari menjelang balapan?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk mengukur apakah MotoGP benar-benar membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan atau sekadar menciptakan lonjakan aktivitas sesaat.

Promosi Global dan Tantangan Menjaga Reputasi

MotoGP menawarkan nilai promosi yang sulit diperoleh melalui kampanye pariwisata biasa. Selama balapan berlangsung, perhatian penonton dari berbagai negara tertuju pada satu lokasi dalam waktu bersamaan.

Mereka tidak hanya menyaksikan persaingan para pembalap, tetapi juga melihat lanskap Lombok, fasilitas sirkuit, budaya lokal, serta berbagai pengalaman wisata yang ditawarkan Indonesia.

Pemandangan lintasan yang dikelilingi perbukitan dan kawasan pesisir menjadi salah satu keunggulan Mandalika. Perpaduan olahraga dan wisata tersebut memperkuat konsep sport tourism, yakni kegiatan perjalanan yang berkaitan dengan olahraga.

Penyelenggaraan MotoGP secara berkelanjutan juga memperlihatkan kemampuan Indonesia mengelola acara berskala internasional. Namun, reputasi sebagai tuan rumah tidak cukup dibangun hanya dengan memastikan balapan terlaksana.

Keselamatan, kualitas layanan, ketepatan penyelenggaraan, konektivitas transportasi, serta kenyamanan penonton turut menentukan pengalaman wisatawan. Oleh sebab itu, nilai promosi harus diterjemahkan menjadi hasil nyata, seperti peningkatan kunjungan wisatawan, investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha lokal.

Biaya Besar, Pemerintah Harus Menghitung Ulang

Di balik potensi manfaatnya, MotoGP merupakan acara yang membutuhkan pembiayaan besar. Selain perawatan sirkuit, terdapat biaya hak penyelenggaraan atau hosting fee, logistik, keamanan, operasional, promosi, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Besarnya jumlah penonton dan estimasi dampak ekonomi tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk memperpanjang kontrak.

Pemerintah perlu menghitung keseluruhan biaya yang ditanggung berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara dan dukungan anggaran pemerintah jika ada. Hasilnya harus dibandingkan dengan penerimaan langsung, manfaat ekonomi yang terukur, penciptaan lapangan kerja, serta nilai promosi internasional.

Setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu dijawab sebelum keputusan diambil.

Pertama, berapa total biaya bersih penyelenggaraan yang menjadi beban pihak publik? Kedua, siapa yang paling banyak menikmati manfaat ekonomi MotoGP? Ketiga, apakah terdapat alternatif penggunaan dana yang mampu menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat?

Keterbukaan mengenai biaya dan hasil evaluasi menjadi penting agar keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.