JAKARTA, iNewsSerpong.id – Gerakan bersama sejumlah guru besar yang tergabung dalam Civitas Akademika berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang menyatakan keprihatinan terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini dan kondisi sosial politik selama proses pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, mendapat tanggapan miring dari pihak tertentu. Bahkan ada yang menyebut gerakan itu diorkestrasi dan partisan.
Atas tudingan itu, beberapa Profesor dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Profesor Indonesia (API) menyatakan keberatannya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo angkat suara terkait kritik para sivitas akademika berbagai kampus terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut diorkestrasi. Dia menyebut tudingan itu menunjukkan pemikiran yang dangkal.
Harkristuti mengaku tak habis pikir Civitas akademika dan guru besar disebut sebagai partisan.
“Saya sangat terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada kita semuanya yaitu bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sudah diokrestasi,” kata Harkristuti dalam acara Refleksi Kebangsaan Profesor Indonesia yang digelar oleh Asosiasi Profesor Indonesia (API), dikutip Kamis (8/2/2024).
“Buat saya itu menyinggung dan menyakitkan juga menunjukkan pemikiran yang dangkal. Bayangkan akademika itu dianggap partisan, bahwa para GB (guru besar) bisa diokrestasi,” tuturnya.
Menurut Harkristuti, banyak yang tidak tahu forum diskusi guru besar tak pernah sepi akan ekspresi dan pemikiran yang sangat dinamis, baik itu di prodi bahkan sampai fakultas.
“Bagaimana Anda membayangkan, adanya satu mastermind, satu aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar di perguruan tinggi untuk menyuarakan satu keresahan dengan esensi dan menyampaikan pesan yang sama,” katanya.
“Ini sangat mengerikan ketika kita dianggap berpolitik,” ujarnya.
Harkristuti menegaskan, turunnya para guru besar adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi politik dan demokrasi. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai peringatan untuk dunia politik Indonesia.
“Ini suatu warning, ini suatu peringatan bagi semuanya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya kita turun,” kata dia.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan turunnya para profesor untuk mengkritik kondisi politik Indonesia wajar. Pasalnya, ini bagian untuk mencerahkan masyarakat terkait kondisi demokrasi. “Sebetulnya kita melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebetulnya ini, setidak-tidaknya dalam kategori pengabdian masyarakat. Bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat soal demokrasi kita hari ini,” kata dia.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), Arief Anshory Yusuf mengatakan, para akademisi perlu turun melihat situasi politik, sebab akan berimplikasi terhadap ekonomi Indonesia. Menurut Arief, jika indeks demokrasi Indonesia menurun, maka cita-cita menjadi negara maju pada 2045 sulit dicapai.
“Sehingga harapan kita menjadi negara yang maju di tahun 2045, Indonesia Emas, itu mungkin akan membuat kita menjadi Indonesia gemas dan membuat kita cemas,” ujar dia.
Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Guru Besar UI Geram soal Tudingan Kritik Kampus ke Jokowi Diorkestrasi: Pemikiran Dangkal ", Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/guru-besar-ui-geram-soal-tudingan-kritik-kampus-ke-jokowi-diorkestrasi-pemikiran-dangkal/all.
Download aplikasi Inews.id untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
https://www.inews.id/apps
Editor : A.R Bacho
Artikel Terkait
