Melalui Anggaran FLPP
Pemerintah menargetkan melalui anggaran FLPP tahun 2024 dapat berkontribusi untuk penurunan backlog perumahan sebesar 1,3 persen dari total backlog sebanyak 12,7 juta rumah tangga.
"Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah," ujar Herry dalam kesempatan yang sama. "Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," pungkasnya.
Memasuki 2024, BP Tapera sudah menyalurkan 75.947 unit perumahan dengan nilai Rp9,22 triliun per 17 Mei 2024. Program ini bekerja sama dengan 35 bank di 33 provinsi dan 380 kabupaten/kota.
Pekerja swasta masih menjadi penerima utama program FLPP dengan presentase mencapai 77,85 persen, sementara ASN hanya menempati 3,78 persen penerima program dan TNI/Polri hanya 2 persen.
Studi Jakarta Property Institute pada April 2023 menyebutkan sejumlah faktor signifikan yang konsisten mempengaruhi kekurangan jumlah kepemilikan rumah, antara lain jumlah rumah tangga miskin, kemampuan membayar, dan kepadatan penduduk.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga berpendapat bahwa iuran Tapera belum cukup untuk mengatasi masalah backlog perumahan. Bahkan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang telah disuntik penyertaan modal negara (PMN) jumbo, belum mampu menurunkan tingginya angka backlog di Indonesia.
“Persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga masih tinggi, meskipun mengalami penurunan,” terang Nailul. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
