Permintaan Sangat Besar
Persoalan kebutuhan dan suplai tempat tinggal di Indonesia memang menjadi isu yang rumit, salah satunya adalah persoalan backlog. Backlog merujuk pada jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu.
Dalam istilah properti, backlog pada perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk angka rumah yang tidak layak huni.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka backlog kepemilikan rumah sepanjang 2023 turun 5,72 persen menjadi 9,9 juta unit dari tahun sebelumnya yaitu 10,5 juta unit.
Angka backlog kelayakan hunian juga mengalami penurunan signifikan dari 16,14 juta unit (2022) menjadi 14,84 juta unit pada tahun 2023.
“Tren angka backlog kepemilikan rumah terus mengalami penurunan dari 12,75 juta unit pada tahun 2020 menjadi 12,72 juta unit di 2021. Angkanya berkurang lagi menjadi 10,51 juta unit pada tahun 2022 dan menjadi 9,95 juta unit di tahun 2023,” papar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto, dalam paparannya yang dikutip Rabu, 13 Desember 2023.
Dalam program Tapera, pemerintah mencanangkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias rumah subsidi bagi sektor swasta. Realisasi dana penyaluran FLPP ini mencapai Rp26,32 triliun pada 2023, disalurkan untuk 229 ribu unit rumah di seluruh Tanah Air.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mendapatkan alokasi sebesar Rp13,72 triliun untuk program FLPP di 2024. Anggaran tersebut ditujukan untuk pembiayaan perumahan sebanyak 166.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
