JAKARTA, iNewsSerpong.id - Pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang bertepatan dengan HUT RI ke - 79. Bahan bakar disubsidi yang ditetapkan otoritas adalah solar dan pertalite.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Dia memastikan, BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan baru tersebut.
Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi perlu dilakukan agar distribusinya bisa tepat sasaran.
“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).
“Saya tunggu aja, karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” paparnya.
Tak hanya Solar dan Pertalite, Erick memandang liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik bersubsidi juga perlu dibatasi. Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi saat ini, namun masih digunakan masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya.
Hal serupa juga terjadi di golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Erick khawatir listrik subsidi ini masih digunakan oleh mereka yang memiliki kekayaan melimpah.
“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG importnya tinggi sekali sekarang,” beber dia.
“Sama, jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia.
Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.
"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ucap Luhut.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
