Di sisi lain, mereka juga mendorong pembentukan Komisi Nasional Etika Kepolisian untuk menggantikan Kompolnas dengan kewenangan investigasi yang lebih independen.
Ketua Presidium FINH Ahmad Yani menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap korps baju cokelat ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pendekatan individu. Menurutnya, persoalan ini sudah menyentuh level struktural yang membutuhkan peta jalan reformasi jangka panjang, termasuk revisi Undang-Undang Polri. Melalui usulan ini, FINH berharap Tim Percepatan Reformasi Kepolisian yang bekerja selama tiga bulan dapat mengambil langkah berani demi mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
