Transaksi Sekuritisasi KPR Di Indonesia Masih Minim

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Hingga saat ini transaksi sekuritisasi KPR di Indonesia masih minim. Demikian dibeberkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban.

Karena itu, belum banyak para pemangku kepentingan di industri perumahan mau menggunakan instrument sekuritisasi. Padahal, sekuritisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

Hari Ini Beasiswa LPDP 2023 Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftar

"Sekuritisasi dapat memberikan dampak yang luas bagi ekonomi nasional, di mana secara tidak langsung dapat membantu Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di sektor perumahan dan juga menjadi upaya dalam mengurangi jumlah backlog perumahan," ujar Rionald di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Rionald menambahkan bergeraknya sektor perumahan akan memberikan efek berlipat pada sektor lain atau setidaknya pada 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan.

Baca Juga:

Lampaui Target Kemenkeu, BRI Catat Penjualan SBR011 Rp1,5 Triliun

"Ini akan banyak sekali menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan terus mendorong bergeraknya sektor ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional," ucapnya.

Selain peserta internasional, kegiatan securitization summit ini juga akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang perumahan seperti Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pihak perbankan dan multifinance, serta para investor.

Untuk meningkatkan hal tersebut, Kemenkeu RI dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berkolaborasi menggelar kegiatan “Securitization Summit 2022, Unlocking Secutization Role in Developing Sustainable Finance” guna mendorong pengembangan sekuritisasi KPR di Indonesia.

Kegiatan yang rencananya akan dihadiri dan dibuka oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati ini akan berlangsung selama tiga hari pada 6-8 Juli 2022. (*)