5.000 Rekening Diblokir PPATK Terkait Transaksi Judi Online, Ternyata Belum ada Keberatan

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Sebanyak 5.000 rekening yang terdeteksi melakukan transaksi judi online selama periode Januari hingga Mei 2024,telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Itu terus meningkat ya, sampai sejauh ini sudah ada 5.000 rekening yang kita blokir," kata Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Mati Melarat karena Judi', Sabtu (15/6/2024).

Baca Juga

Transaksi Judi Online Tembus Rp600 Triliun Periode Januari - Maret 2024

Natsir menegaskan, undang-undang membolehkan PPATK untuk memblokir rekening yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), sementara judi online juga bisa terkait dengan TPPU.

"Nah, setelah itu diblokir, itu bisa ditindaklanjuti oleh penyidik," katanya.

Belum ada Keberatan

Sejauh ini, kata Natsir, para pemilik rekening tidak ada yang keberatan atas pemblokiran tersebut. Sebelumnya, PPATK mengungkap nilai transaksi judi online pada kuartal pertama 2024 mencapai Rp600 triliun.

Baca Juga

Analisis PPATK: 36,6 Persen Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Rekening ASN dan Politisi 

Ratusan triliun itu juga banyak dikirim ke sejumlah negara dengan nominal yang berbeda-beda. Dana yang keluar dari Indonesia ke negara lain sangat signifikan melalui transaksi judi online.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani aturan mengenai Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat, 14 Juni 2024.

Baca Juga

Soal Transaksi Janggal Dana Kampanye, Wapres : PPATK Harus Jelaskan, Jangan Seperti Melempar Isu

"Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas," bunyi Pasal 1 Keppres tersebut.

Satgas Pemberantasan Judi Online akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan Satgas bertujuan untuk mempercepat pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu demi melindungi masyarakat.

Ketua Satgas dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Wakil Ketua Satgas Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Harian Pencegahan Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*)

Baca Juga

PPATK Temukan Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024, KPK Siap Tindak Lanjuti

Editor : Syahrir Rasyid