Kapan THR Karyawan Swasta Cair? Berikut Perkiraan dan Aturannya

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak karyawan berupa pendapatan di luar gaji yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) direncanakan mengumumkan aturan dan jadwal pencairan THR Lebaran 2025 untuk karyawan swasta pada Rabu (5/3/2025). Namun, hal tersebut batal dilaksanakan.

Tujuh Hari Sebelum Hari Raya

Baca Juga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Pastikan THR PNS Segera Cair 100 Persen

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan bahwa pihaknya sengaja menunda pengumuman tersebut lantaran ada bencana banjir di sejumlah wilayah.

Noel menyebut, jadwal pencairan THR akan disampaikan beberapa hari ke depan.

Karyawan swasta berhak menerima THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Dengan begitu, jika Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025, maka para pekerja telah mendapatkan THR paling lambat pada Senin, 24 Maret 2025. Namun, jadwal ini hanyalah perkiraan.

Aturan Pemberian THR

Adapun ketentuan pemberian THR untuk karyawan swasta diatur melalui Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

THR tidak hanya diberikan kepada pekerja beragama Islam pada Hari Raya Idul Fitri saja, tetapi juga kepada pekerja yang menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di hari raya keagamaan masing-masing.

THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan, baik berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto Pastikan THR ASN Cair Maret 2025

Besaran THR adalah satu bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja minimal 12 bulan secara terus-menerus.

THR Diberikan Secara Proporsional

Sementara, bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, akan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Adapun rumus perhitungan THR adalah masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah.

Keterlambatan pembayaran THR setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan.

Sesuai Pasal 79 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan yang lalai atau tidak membayarkan THR akan menghadapi sanksi administratif.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan operasional perusahaan.

Demikian ulasan mengenai kapan THR karyawan swasta cair beserta perkiraan dan aturannya. (*)

Baca Juga

52 Persen Orang RI Pakai THR untuk Belanja

Editor : Syahrir Rasyid