Menperin Sarmuji: Kebijakan Tembakau Tak Bisa dari Satu Perspektif, Tenaga Kerja Harus Diperhatikan

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa kebijakan terkait industri hasil tembakau tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang, termasuk sisi kesehatan semata, mengingat banyaknya tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Oleh karena itu, ia mendorong pentingnya penyamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan aturan turunan PP 28 tentang Kesehatan.

Baca Juga

Dampak Pembatasan Kuota SKT, Gus Lilur: Kesejahteraan Buruh Linting dan Petani Tembakau Terancam

Aturan turunan tersebut memuat sejumlah regulasi krusial, mulai dari standardisasi kemasan hingga wacana pelarangan beberapa bahan tambahan. Sektor industri ini sendiri bersinggungan langsung dengan berbagai kementerian serta kebijakan sektoral lainnya.

"Saya dan Kementerian Perindustrian tidak bisa memaksakan satu perspektif saja. Karena ada perspektif lain, misalkan perspektif kesehatan, yang juga harus kita lihat sama-sama secara menyeluruh," ujar Sarmuji.

Menurutnya, sebuah kebijakan tidak boleh memaksakan satu sudut pandang saja tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. "Ya karena itu kita mesti menyamakan persepsi. Kita juga tidak bisa memaksakan satu perspektif saja karena ada banyak kepentingan. Misalkan perspektif kesehatan saja tidak mungkin," lanjutnya.

Sarmuji turut menyoroti nasib para pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini. "Karena ini juga banyak sekali tenaga kerja yang bergantung di industri rokok. Kecuali kalau pemerintah menyiapkan satu industri baru yang bisa menampung para tenaga kerja ini untuk beralih," kata Sarmuji.

Ia menilai, selama alternatif tersebut belum tersedia, aspek ketenagakerjaan harus tetap menjadi pertimbangan utama. Selain itu, para pelaku usaha juga membutuhkan arah kebijakan yang jelas.

"Tentu industri rokok memerlukan kepastian. Termasuk kepastian bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah dalam perspektif-perspektif itu, supaya mereka punya persiapan," ungkapnya.

Baca Juga

Riset BRIN: Regulasi Rokok Harus Berbasis Risiko, Rokok Elektrik Lebih Aman

Sarmuji menegaskan bahwa harmonisasi lintas kebijakan sangat penting agar kepentingan kesehatan publik, keberlangsungan industri, dan perlindungan tenaga kerja dapat berjalan secara selaras dan beriringan.

Terima kasih banyak atas bantuannya, mas.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar