Berdasarkan legalitas tersebut, seluruh saham perusahaan kemudian dialihkan kepada PT ADG pada tahun 2024. Pihak perusahaan sempat menyayangkan adanya kendala dinamika hukum di daerah pada tahun 2025, namun pengalihan penanganan perkara ke Mabes Polri dinilai menjadi titik terang dalam meluruskan permasalahan kepemilikan ini secara objektif.
Saat ini, pihak perusahaan berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengikuti proses hukum yang berjalan dengan baik dan kooperatif demi kelancaran penyelesaian masalah.
Di sisi lain, PT ADG selaku pemilik baru juga berharap agar kerugian akibat aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi tersebut, yang diperkirakan mencapai jutaan ton sejak beberapa tahun lalu, dapat turut menjadi perhatian pihak berwajib untuk diselesaikan secara tuntas.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
