Sonny Luruskan Persepsi Keliru Publik
BPS juga mengingatkan masyarakat bahwa memberikan data yang salah justru akan merugikan publik secara luas.
Data yang tidak akurat dapat memicu pengambilan kebijakan yang keliru oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Sonny meluruskan persepsi publik dengan menjelaskan bahwa SE 2026 merupakan agenda rutin 10 tahunan yang sudah dipersiapkan sejak 2024. Sementara itu, kebutuhan pajak bersifat tahunan.
"BPS bukan otoritas pajak. Tidak ada hubungannya. Pajak dibutuhkan setiap tahun untuk pembiayaan negara, sedangkan sensus ini jadwalnya sudah ada sejak 10 tahun lalu," pungkasnya.
Masyarakat pun diimbau untuk menyukseskan SE 2026 dengan memberikan jawaban yang jujur demi kualitas data statistik nasional yang lebih baik. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
