Capres dan Cawapres Siapa Paling Kaya? Ini Hasil Input Harta Kekayaan oleh KPK

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Dari tiga calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024, Prabowo Subianto adalah Capres paling kaya dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Sedang calon wakil presiden (Cawapres), Mahfud MD mengalahkan kekayaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Gibran Rakubuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data LHKPN para Capres-cawapres Pemilu 2024, Anies Rasyid Baswedan, Capres nomor urut 1, memiliki kekayaan sebesar Rp11,7 miliar atau tepatnya Rp11.789.358.223.

Cak Imin Lebih Kaya dari Anies

Sementara itu, Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, memiliki kekayaan lebih tinggi dari Anies, yakni sejumlah Rp25.975.043.212.

Pasangan Capres - Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masing-masing memiliki kekayaan sebanyak Rp2.042.682.732.691 dan Rp25.545.215.362.

Selanjutnya, pasangan capres-cawapres yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 3, juga telah melaporkan jumlah kekayaan mereka.

Ganjar memiliki kekayaan sebesar Rp15.430.843.129 yang dilaporkan pada 23 Oktober 2023, sedangkan Mahfud MD memiliki kekayaan sebanyak Rp29.535.779.181.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukkan informasi mengenai kekayaan para Capres dan Cawapres Pemilu 2024 ke dalam situs e-LHKPN.

Langkah ini diambil setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut bagi pasangan calon pada Pemilu Serentak 2024. Ipi Maryati, juru bicara bidang pencegahan KPK, menyatakan hal ini pada Jumat (17/11/2023).

Menurut Ipi, sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU akan mengumumkan nilai kekayaan calon dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara setelah penetapan pasangan calon.

Setiap calon diwajibkan untuk menyampaikan surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi dari KPK, sesuai dengan aturan dalam PKPU tersebut.

Ipi juga menegaskan bahwa sebelumnya, KPK telah menerima laporan harta kekayaan pribadi dari setiap calon dan telah melakukan verifikasi administratif. (*)

Editor : Syahrir Rasyid