Wapres ke-10 dan 12, JK Ingatkan Aparat Netral dan Jangan Coba-coba Curi Suara Rakyat 

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berbagai kalangan mengungkapkan kewatirannya atas kemungkinan adanya tindakan kecurangan oleh penyelenggaran negara dan pelaksana Pemiilu itu sendiri. Terlebih setelah Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan seluruh aparatur negara, terutama TNI dan Polri hingga kepala desa, agar bersikap netral di Pemilu 2024. Selain itu, juga tidak melakukan aksi kecurangan seperti mencuri suara rakyat.

Baca Juga

Wapres: Ironis, Indonesia Impor Cabai

Hal ini disampakan JK usai menerima kunjungan silaturahmi dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediamannya Jalan Brawijaya No 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024). 

"Kita dukung aparat negara, polisi, tentara kepala desa agar kembali ke hati nuraninya. Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya," katanya.

"Jangan ada yang mencuri. Bukan suaranya Prabowo, Anies, Ganjar dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani. Karena itu, gerakan ini sampaikan itu," lanjut JK. 

Baca Juga

Tanggapi Film Dirty Vote, Wapres Kiai Ma’ruf Amin: Dinamika Politik Kita 

Di sisa masa kampanye ini, JK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan, sehingga hasil dari proses penyelenggaraan pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak. 

"Dengan pemilu yang bersih, dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita lakukan proses yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang," katanya. 

Kritik Bansos Jokowi 

Baca Juga

Tanggapi Film Dirty Vote, JK: Baru 25% Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

Pada kesempatan yang sama JK juga mengkritik bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang membagikan bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan. Sebab, pada dasarnya bansos harus diberikan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan bukan secara random di jalan atau pun di pasar-pasar.

"Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tapi caranya harus benar jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar, dan tempat umum. Aturan yang benar bansos diberikan sesuai nama alamat yang terdata, untuk itu bansos yang bagikan adalah kepala desa atau camat, kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh," kata JK. 

Selain mengkritik terkait metodenya, JK juga menganggap waktu pemberian sebelum pemilu sangat penuh muatan politis. "Termasuk timingnya juga harus yang benar kenapa harus dipaksakan sebelum tanggal 14 (Februari 2024) kenapa tidak tanggal 20 (februari 202) saja," ujar JK. 

Baca Juga

Kunjungi Jeddah, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan WNI/PMI Gunakan Hak Pilihnya

GNB merupakan gerakan yang dimotori oleh tokoh bangsa yang bertujuan mengawal Pemilu agar berlangsung dengan bersih dengan fair, transparan, dan jujur serta bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan, sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat yang menjadi modal untuk kelangsungan pembangunan Indonesia ke depan. 

Tokoh-tokoh GNB yang hadir di kediaman JK di antaranya istri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Abdurrahman beserta putrinya Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, mantan Dubes Makarim Wibisono, dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Kamis, 08 Februari 2024 - 07:17 WIB oleh Tim SINDOnews dengan judul "JK Ingatkan Aparat Netral dan Jangan Coba-coba Curi Suara Rakyat".

Editor : A.R Bacho