Indonesia Services Dialogue Council : Perlu Tata Kelola Moderasi Konten yang Baik di Indonesia

JAKARTA, iNewsSerpong.id -  Pertumbuhan ekonomi digital serta kesesuaian dengan peraturan lainnya yang berlaku dalam upaya moderasi konten, patut menjadi pertimbangan dalam revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bagi penyelenggaraan sistem elektronik.

Karena itu, pemerintah harus memberikan ruang bagi semua pelaku di dalam ekosistem untuk mencapai  tata kelola yang efektif. Tanpa proses tersebut, moderasi konten yang berlebihan berisiko membatasi kreatifitas dan kebebasan berekspresi.

Baca Juga

Tanah Abang sudah Teriak, UMKM tak Bisa Bersaing, Teten Masduki : Asing Kuasai Pasar E-Commerce RI

"Berpotensi pula menganggu hak publik atas informasi serta menghambat perkembangan ekonomi digital,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Council, Devi Ariyani, dalam diskusi bersama para aktivis pemerhati dunia komunikasi digital, pada Selasa (21/5/2024).

Mekanisme Tepat Guna

Menurut Devi Ariyani, masyarakat pemerhati dan pelaku komunikasi digital perlu memastikan adanya mekanisme yang efektif dan tepat guna dalam memproses, menerima, dan/atau mempertanyakan permintaan penghapusan konten.

"Dengan demikian mekanisme banding atau laporan transparansi akan memberikan ruang bagi semua pelaku di dalam ekosistem untuk mencapai suatu tata kelola yang efektif," ujarnya.

Baca Juga

Luar Biasa, Potensi Ekonomi Digital Capai Rp 4.500 Triliun

ISD Council selaku lembaga independen memiliki perhatian pada penyelenggaraan sistem elektronik yang akan berpengaruh pada perkembangan sektor jasa dan masyarakat luas secara umum.

Karena itu, tegas Devi Ariyani, upaya moderasi konten perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi digital serta kesesuaian dengan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Editor : Syahrir Rasyid